SPBU 64.788.12 Nanga Tayap Jadi Sorotan, Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi Memicu Desakan Penegakan Hukum

Kalimantanpost.online | Ketapang – Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada aktivitas distribusi solar subsidi yang diduga melibatkan jaringan penampungan dan perdagangan ilegal di wilayah Kecamatan Nanga Tayap.

Informasi yang dihimpun dari hasil penelusuran lapangan sejumlah awak media pada 13 Juni 2026 mengungkap adanya dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang diduga bersumber dari SPBU 64.788.12 yang berlokasi di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap.

Dalam investigasi tersebut, tim media menelusuri alur distribusi BBM hingga ke sebuah lokasi di kawasan Simpang Empat Nanga Tayap yang diduga menjadi tempat penampungan BBM dalam jumlah besar. Beberapa sumber menyebut lokasi tersebut telah lama dikenal masyarakat sebagai titik aktivitas penyimpanan BBM yang diduga beroperasi secara rutin.

Sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok penerima manfaat, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan sektor pelayanan publik tertentu, diduga dialihkan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Bahkan, berkembang dugaan adanya pola distribusi yang terorganisir, mulai dari pengumpulan BBM subsidi, penyimpanan di lokasi tertentu, hingga pendistribusian kembali kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi pemerintah.

Dalam informasi yang berkembang di masyarakat, terdapat dugaan keterlibatan seorang pelaku penimbunan BBM bersubsidi berinisial M.

Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Dugaan Jaringan Distribusi Terorganisir

Warga sekitar mengaku telah lama mendengar informasi mengenai aktivitas penampungan BBM subsidi di wilayah tersebut. Bahkan muncul dugaan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis dalam mengelola distribusi BBM subsidi yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat diverifikasi dan masih memerlukan pembuktian hukum yang sah.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas energi, serta pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di lapangan.

Kapolsek Tayap Akan Dalami Informasi.

Menanggapi informasi tersebut, redaksi telah melakukan konfirmasi kepada Kapolsek Nanga Tayap melalui pesan WhatsApp. 

Dalam keterangannya, Kapolsek menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan media dan menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap dugaan distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk dugaan keberadaan gudang penampungan BBM di kawasan Simpang Empat Nanga Tayap.

Lokasi yang dimaksud berdasarkan hasil investigasi lapangan disebut berada tidak jauh dari kantor Polsek dan Koramil Nanga Tayap.

Potensi Dampak yang Ditimbulkan

Apabila dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi tersebut terbukti benar berdasarkan hasil penyelidikan resmi, maka berpotensi menimbulkan sejumlah dampak serius, antara lain:

Kerugian keuangan negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Berkurangnya ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Meningkatnya biaya operasional sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

Terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan distribusi BBM.

Potensi munculnya tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

Klarifikasi Pihak Terkait Masih Ditunggu

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU 64.788.12 Nanga Tayap belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas informasi yang berkembang.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak SPBU, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kecamatan Nanga Tayap, maupun aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan terkait dugaan yang beredar di tengah masyarakat.

Potensi Pelanggaran Hukum

Apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan adanya penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Selain itu, apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dokumen, maupun tindak pidana lainnya, maka penerapan pasal-pasal tambahan dapat dilakukan sesuai hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Publik Minta Pengawasan Diperketat

Sejumlah elemen masyarakat mendesak agar pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di Kabupaten Ketapang diperketat. Mereka berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Pertamina melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Masyarakat juga meminta setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola distribusi energi nasional.

Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, keterangan sejumlah sumber, serta informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, seluruh informasi yang disampaikan harus dipandang sebagai dugaan yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang sah, objektif, dan berkeadilan. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis. Tim

Bagikan Artikel ini