Tambal Sulam Sia-sia: Jalan Trans Kalimantan di Simpang Ampar Kembali Hancur, BPJN Bungkam

Sanggau, Kalimantanpost.online — 

Belum genap sebulan sejak dilakukan perbaikan tambal sulam, ruas Jalan Trans Kalimantan di wilayah Simpang Ampar kembali mengalami kerusakan parah. 

Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat yang merasa perbaikan tersebut hanya bersifat sementara dan jauh dari standar kualitas yang layak.

Jalan yang baru saja diperbaiki kini kembali berlubang, mengelupas, dan membahayakan pengguna jalan.

Kerusakan ini menunjukkan dugaan kuat adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kerusakan terjadi di ruas strategis Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di kawasan Simpang Ampar, yang merupakan jalur vital penghubung antarwilayah di Kalimantan Barat.

Kerusakan kembali terlihat kurang dari satu bulan setelah proyek tambal sulam dilakukan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sebagai pihak yang berwenang atas pemeliharaan jalan nasional hingga kini belum memberikan klarifikasi. 

Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak BPJN memilih bungkam. Sementara itu, kontraktor pelaksana terkesan “menghilang” tanpa tanggung jawab.

Masyarakat menduga kuat adanya praktik pekerjaan asal jadi demi mengejar keuntungan. 

Minimnya pengawasan serta dugaan lemahnya kontrol kualitas menjadi faktor utama rusaknya jalan dalam waktu singkat.

Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 

Ironisnya, aparat penegak hukum (APH) dinilai ikut “tutup mata” terhadap persoalan yang berulang ini.

Perbandingan pun mencuat di tengah publik, terutama setelah viralnya pembangunan jalan berkualitas di Bandung pada masa kepemimpinan Dedi Mulyadi. 

Warga Kalimantan Barat mempertanyakan mengapa kualitas infrastruktur di daerah mereka tertinggal jauh, padahal sama-sama dibiayai oleh uang negara.

Kondisi ini semakin mempertegas adanya ketimpangan pembangunan serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur di daerah. 

Masyarakat kini menuntut transparansi, evaluasi total terhadap kontraktor, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum agar persoalan serupa tidak terus berulang tanpa solusi. ( Tim Redaksi )

Bagikan Artikel ini