Proyek Jalan Rp33 Miliar di Tempunak Disorot: Mutu Diduga Amburadul, BBM Subsidi Ikut “Dibakar”

Sintang, Kalimantanpost.online  – Proyek peningkatan jalan desa dari Simpang Paoh Benua menuju Desa Paribang Baru SP 3, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, yang dibiayai dari APBN dengan nilai kontrak Rp33.147.935.000, kini menuai sorotan tajam. 

Proyek dengan Nomor Kontrak: 27/PKS/HK 02 01/BPJN 12.6.2/2025 itu dikerjakan oleh PT Mutiara Ghina Khatulistiwa, dengan konsultan supervisi PT Jakarta Rencana Selaras KSO PT Fini Rekasaya Konsultan.

Sorotan muncul setelah temuan di lapangan memperlihatkan kualitas pekerjaan yang patut dipertanyakan. Salah satu titik pekerjaan drainase berbahan batu pecah terlihat jauh dari standar teknis. Susunan batu tampak tidak solid, dengan adukan yang diduga minim semen. Komposisi campuran yang lebih didominasi pasir membuat struktur mudah retak, rapuh, bahkan berpotensi ambruk dalam waktu singkat.

“Belum setahun bisa hancur kalau begini. Ini jelas tidak sesuai harapan masyarakat,” ujar seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Lebih mengkhawatirkan, retakan sudah muncul meski pekerjaan belum lama selesai. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa standar mutu konstruksi diabaikan, seolah kualitas dikorbankan demi menekan biaya.

Tak berhenti pada persoalan fisik, isu serius lain ikut mencuat. Berdasarkan informasi warga, operasional proyek diduga menggunakan BBM jenis solar subsidi untuk alat berat. Solar tersebut disebut diperoleh dari antrean di SPBU Desa Paribang Baru SP 3.

Jika dugaan ini benar, praktik tersebut tidak hanya mencederai etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, bukan untuk proyek bernilai miliaran rupiah.

Proyek ini berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Dengan anggaran sebesar itu, publik menilai seharusnya kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama, bukan justru menyisakan dugaan penyimpangan.

Kini masyarakat menuntut transparansi dan tindakan tegas. Audit teknis terhadap mutu pekerjaan serta investigasi penggunaan BBM subsidi dinilai mendesak dilakukan. Tanpa pengawasan ketat, proyek infrastruktur berpotensi terus menjadi ladang pemborosan anggaran negara.

Masyarakat tidak membutuhkan proyek yang sekadar cepat selesai, tetapi proyek yang berkualitas dan bertanggung jawab. ( Tim Redaksi )

Bagikan Artikel ini