Konflik Lahan Sawit PT BIA dengan Warga Desa Bika Kian Meresahkan

Kapuas Hulu, Kalimantanpost.online — Permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit antara PT BIA dan masyarakat Desa Bika terus menuai sorotan. Warga menilai keberadaan perusahaan belum memberikan dampak positif yang adil, bahkan memunculkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang dinilai meresahkan masyarakat setempat.

Sejumlah isu mencuat dalam konflik tersebut. Masyarakat mengeluhkan adanya aktivitas penebangan hutan yang diduga dilakukan tanpa koordinasi dan musyawarah yang memadai dengan warga desa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak serius terhadap lingkungan, seperti rusaknya ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah sekitar.

Selain itu, warga juga merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial. Mereka menilai manfaat dari operasional perusahaan belum dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan kesejahteraan warga terdampak.

Tidak hanya di Desa Bika, persoalan serupa juga terjadi di wilayah lain. Masyarakat Desa Kedamin Darat bahkan telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap PT BIA ke pengadilan. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga menilai hak-hak mereka atas lahan dan lingkungan hidup telah dilanggar.

Menanggapi berbagai tudingan tersebut, PT BIA menyatakan memiliki komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Perusahaan mengklaim telah mengantongi sertifikasi Roundtab sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar pengelolaan perkebunan berkelanjutan.

Meski demikian, masyarakat berharap adanya transparansi yang lebih terbuka serta komunikasi yang intensif antara perusahaan dan warga. Dialog yang konstruktif dinilai menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama agar konflik lahan tidak terus berlarut dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih 

Bagikan Artikel ini