Bobroknya tata kelola BANK KALBAR "Dibina atau Dibinasakan"
Kalimantanpost.online,- PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Bank plat merah ini selalu mendapatkan "Reward" dan "penghargaan" di setiap tahunnya, namun faktanya justru Bank Kalbar lah yang paling buruk dalam tata kelola keuangan dan saat ini terbukti empat Kantor Cabang Bank Kalbar mengalami kebocoran dana dengan total kerugian mencapai Rp 27,3 miliar. Dalam Rincian kasus pembobolan tersebut meliputi:
1. Kantor Cabang Pembantu Karangan, Kabupaten Landak Rp 17 miliar.
2. Kantor Cabang Singkawang, Kota Singkawang Rp 6 miliar.
3. Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas Rp 4,2 miliar.
4. Kantor Cabang Bengkayang Rp 100 juta.
Sejak terkuaknya kebobolan dana di bank kalbar mencapai Rp 27,3 miliar tersebut rasanya tidak seimbang dengan penghargaan yang disematkan pada bank kalbar diantaranya Penghargaan Bank Kalbar meraih beberapa penghargaan bergengsi, termasuk "Indonesia Best Bank 2025" dan "Top Bank 2025".
Selain itu Bank Kalbar juga sering melakukan Kegiatan Sosial seperti Bank Kalbar mengadakan khitanan massal di Pontianak dan menyalurkan hewan kurban di Kalimantan Barat.
Dan penghargaan Bank Kalbar sangat memperhatikan pelaku usaha kecil dengan menyalurkan Inisiatif KUR Bank Kalbar dan DJPb berkolaborasi untuk memastikan penyaluran KUR tepat sasaran, serta menyiapkan kuota KUR sebesar Rp750 miliar untuk mendukung UMKM.
Selain itu Bank Kalbar selalu melakukan Inovasi terbaru seperti Bank Kalbar terus berupaya meningkatkan layanan perbankan digital, termasuk melalui kerja sama dengan Taspen untuk optimalisasi digitalisasi layanan pensiun dan bank kalbar juga fokus pada peningkatan Kinerja staf dan pegawainya hingga Bank Kalbar mencatat peningkatan laba yang signifikan, bahkan melampaui target, di triwulan pertama tahun 2025.
"Reward" dan "penghargaan" yang disematkan untuk Bank Kalbar selama ini hanya HOAX belaka dan sejak bocornya surat pengunduran diri yang diajukan oleh Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, bapak Rokidi pada tanggal 27 maret 2025, dan sejak itulah baru terbongkar buruknya tata kelola keuangan yang dilakukan Bank Kalbar selama ini dibawah kepemimpinan Rokidi.
Tentang bobrok nya tata kelola keuangan di Bank Kalbar hingga mencapai Rp 27,3 miliar telah viral dan menjadi trading topik di sosial media dan bebagai nitizen memberikan komentar salah satunya nitizen yang juga salah satu nasabah dari Bank Kalbar Cabang Singkawang melalui akun bernama "Hendri Iswanto" berkomentar" Bank Kalbar adalah Perampokan.setiap tahunnya mendapatkan penghargaan, rekayasa...jangan simpan uang di bank kalbar, lebih baik simpan uang dibawah kasur lebih aman. Bubarkan saja bank kalbar agar tidak menjadi beban pemerintah pemerintah daerah kalbar. Bank yang paling bobrok!!!" Selain itu akun bernama Hendri Iswanto juga meluapkan kekesalan nya dengan bank kalbar lanjut berkomentar " Aset saya dirampok oleh bank kalbar diback up oknum aparat penegak hukum. Mereka tidak tersentuh oleh hukum alias kebal hukum !!! Sebaiknya bank kalbar di tutup saja...terlalu banyak maling dibank tersebut saling melindungi....bank kalbar dengan penghargaan berturut2 selama beberapa tahun namun minta suntikan dana pemerintah daerah. Logikanya dimana?????.
Selain viral dan menjadi trading topik di sosial media, di tempat berbeda Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat melakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak pada Selasa 1 Juli 2025. Massa menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Gubernur Ria Norsan agar melakukan Pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD.
Terpantau dalam Aksi Unjuk Rasa terkait berbagai persoalan Bank Kalbar tersebut, massa Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat dalam aksinya membawa Bendera Merah-Putih, Baliho, dan Banner serta pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Kalimantan Barat, diantaranya,
1. Mendorong Gubernur Kalbar untuk Menindaklanjuti Surat pemunduran diri Dirut Bank Kalbar.
2. Mendorong Gubernur Memperbaiki tata kelola BUMD khususnya Bank Kalbar agar lebih baik kedepannya.
3. Mendesak Gubernur Kalbar adanya audit independen terhadap kinerja keuangan dan manajemen Bank Kalbar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Menuntut Gubernur Kalbar untuk memastikan pengisian jabatan strategis di Bank Kalbar dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kepentingan politik atau kelompok tertentu.
5. Menuntut Gubernur Kalbar memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait dinamika yang terjadi di Bank Kalbar agar tidak menimbulkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis. jbs
Belum ada Komentar untuk "Bobroknya tata kelola BANK KALBAR "Dibina atau Dibinasakan""
Posting Komentar