Ketika Semua Punya Alasan, Siapa yang Bertanggung Jawab? Sorotan Terhadap Tata Kelola Kebersihan dan Drainase Kota

Kalimantanpost.online – Persoalan sampah dan buruknya pemeliharaan drainase kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi sampah yang berserakan di bahu jalan, saluran drainase yang dipenuhi sedimen, hingga keberadaan pipa utilitas yang melintang di dalam saluran air dinilai sebagai gambaran nyata lemahnya tata kelola pemeliharaan infrastruktur perkotaan.

Temuan tersebut diperoleh saat melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan pada Minggu pagi. Di beberapa titik terlihat sampah yang menumpuk dalam waktu cukup lama, saluran air yang tertutup endapan tanah dan rumput liar, serta utilitas yang berpotensi menghambat aliran air.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas publik. Selama ini, berbagai pihak kerap menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan instansi masing-masing. Akibatnya, penyelesaian di lapangan berjalan lambat, sementara kondisi lingkungan terus memburuk.

Di sisi lain, masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Namun, apabila sampah yang sama tetap berada di lokasi yang sama selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa penanganan, persoalannya tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perilaku masyarakat, melainkan telah menjadi persoalan tata kelola dan pemeliharaan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin. Drainase yang dipenuhi sedimen membutuhkan pengerukan secara berkala, rumput yang menutupi saluran perlu dibersihkan, sementara keberadaan utilitas yang mengurangi kapasitas aliran air perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama saat musim hujan.

Pelayanan publik tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Infrastruktur yang telah dibangun memerlukan perawatan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. 

Drainase bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan sistem pengendali banjir yang harus dipelihara. Demikian pula jalan dan fasilitas umum lainnya yang memerlukan perhatian secara berkala.

Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait agar persoalan pemeliharaan tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan. Kehadiran pemerintah di lapangan menjadi bagian penting dari pelayanan publik, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditangani tanpa saling melempar tanggung jawab.

Masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, upaya tersebut harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur secara konsisten.

Seperti yang menjadi refleksi dari kondisi tersebut,

 "Menyalahkan perilaku masyarakat memang mudah. Namun ketika sampah yang sama tetap berada di lokasi yang sama selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, persoalannya telah bergeser dari perilaku menjadi persoalan tata kelola." Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pelayanan publik bukan hanya diukur dari banyaknya pembangunan, tetapi juga dari kesungguhan dalam merawat dan mengelola fasilitas yang telah tersedia demi kepentingan masyarakat.

Sumber: Safari Hamzah

Penulis. jbs

Bagikan Artikel ini