Tindak Lanjut Forkopimcam Diapresiasi, Publik Minta Dugaan Penyimpangan BBM Subsidi di Nanga Tayap Diusut Tuntas

Kalimantanpost.online | Ketapang – Langkah klarifikasi yang disampaikan Kapolsek Nanga Tayap bersama tindak lanjut pengecekan lapangan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Nanga Tayap pada 19 Juni 2026 mendapat apresiasi dari sejumlah elemen masyarakat dan tim media yang sebelumnya menyoroti dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah tersebut.

Meski demikian, sejumlah pertanyaan dari publik masih mengemuka terkait rentang waktu penanganan laporan yang berawal dari hasil penelusuran lapangan tim awak media pada 13 Juni 2026. Dalam penelusuran tersebut, ditemukan sejumlah informasi dan indikasi yang diduga berkaitan dengan penyimpangan distribusi BBM subsidi yang berasal dari SPBU 64.788.12 Nanga Tayap.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, tim media melakukan penelusuran terhadap alur distribusi BBM yang diduga berasal dari SPBU yang berlokasi di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Penelusuran tersebut mengarah ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik penampungan BBM dalam jumlah besar di kawasan Simpang Empat Nanga Tayap.

Sejumlah sumber yang ditemui di lapangan menyampaikan dugaan bahwa BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kelompok penerima manfaat lainnya, diduga dialihkan kepada pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain itu, berkembang pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya jaringan yang terorganisir dalam proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pendistribusian kembali BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik pemberian sejumlah uang kepada oknum tertentu agar aktivitas tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.

Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dilakukan penyelidikan serta pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Kritik terhadap Respons Penanganan

Sejumlah pihak menilai tindak lanjut yang dilakukan pada 19 Juni 2026 terkesan lambat apabila dibandingkan dengan waktu ditemukannya informasi awal oleh tim media pada 13 Juni 2026.

Dalam konteks tersebut, media menegaskan bahwa fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah menjalankan kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum.

Karena itu, pemberitaan yang dilakukan bertujuan mendorong adanya klarifikasi, pengawasan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran, bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Potensi Dampak bagi Negara dan Masyarakat.

Apabila dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi tersebut terbukti benar, dampaknya dinilai dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik bagi negara maupun masyarakat.

Potensi kerugian tersebut antara lain berupa tidak tepat sasarnya penyaluran subsidi yang bersumber dari anggaran negara, berkurangnya ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, meningkatnya biaya operasional petani, nelayan dan pelaku UMKM, munculnya persaingan usaha yang tidak sehat, menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan distribusi BBM, hingga potensi terjadinya praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai program strategis pemerintah yang dibiayai melalui anggaran negara, distribusi BBM subsidi diharapkan tepat sasaran dan diawasi secara ketat demi menjamin hak masyarakat penerima manfaat.

Dugaan Pelanggaran Hukum

Apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan adanya penyalahgunaan dalam pengangkutan maupun niaga BBM subsidi, maka pihak yang terbukti terlibat dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan dikenakan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Sementara itu, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum aparat atau penyalahgunaan kewenangan, penerapan ketentuan pidana lainnya tetap dimungkinkan sesuai hasil penyidikan dan pembuktian yang sah menurut hukum.

Masyarakat Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Nanga Tayap.

Selain itu, proses penanganan diharapkan dilakukan secara terbuka, profesional, objektif, dan tidak tebang pilih, sehingga apabila ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, keterangan sejumlah narasumber, serta informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini harus dipandang sebagai informasi awal yang masih memerlukan verifikasi, penyelidikan, dan pembuktian melalui proses hukum yang sah.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak SPBU 64.788.12 Nanga Tayap, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Forkopimcam Nanga Tayap, Polsek Nanga Tayap, Polres Ketapang, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menjaga keseimbangan informasi dan kepentingan publik.

Tim

Bagikan Artikel ini