Kejati Kalbar Kembali Selamatkan Rp 55 Miliar dari Kasus Korupsi Tambang Bauksit 2017–2023

Pontianak, Kalimantanpost.online.-

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali mengumumkan keberhasilan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2023.

Penyelamatan keuangan negara tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan bauksit yang selama ini disorot karena diduga merugikan negara dalam jumlah besar. 

Dana puluhan miliar rupiah itu disebut berhasil diamankan oleh penyidik sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.

Pihak Kejati Kalbar melalui tim penyidik pidana khusus menjadi aktor utama dalam pengungkapan dan penyelamatan kerugian negara tersebut. 

Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait pihak atau perusahaan mana yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Pengumuman ini disampaikan pada Rabu, 29 April 2026, di Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai bagian dari perkembangan penanganan kasus yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut sektor strategis, yakni pertambangan bauksit, yang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kalimantan Barat. 

Dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan dinilai berpotensi merugikan negara dan masyarakat, serta merusak lingkungan.

Menurut informasi yang dihimpun, penyidik melakukan serangkaian langkah mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan saksi, hingga penelusuran aliran dana. 

Hasilnya, sejumlah dana berhasil diamankan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Meski demikian, publik masih mempertanyakan transparansi penanganan perkara ini. 

Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penetapan tersangka maupun identitas pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. 

Kondisi ini memunculkan spekulasi dan dorongan agar aparat penegak hukum lebih terbuka dalam mengungkap perkembangan penyidikan.

Pengamat hukum menilai, penyelamatan keuangan negara memang patut diapresiasi, namun penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengembalian kerugian semata. 

Penetapan tersangka dan proses hukum yang transparan dinilai penting untuk memberikan efek jera serta menjawab rasa keadilan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Kalbar belum memberikan penjelasan rinci terkait perkembangan terbaru perkara, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dalam waktu dekat. (Tim Redaksi)

Editor: Lisa

Bagikan Artikel ini