Jalan Provinsi Rasa Kubangan: Warga Ketungau Hilir Pertanyakan Ke Mana Pajak Mengalir

Sintang, kalimantanpost.online — Potret buram infrastruktur kembali mencuat dari wilayah perhuluan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

Ruas Jalan Provinsi Sintang - Semubuk – Ketungau, yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung hingga kawasan perbatasan, kini justru berubah menjadi kubangan lumpur yang memalukan.

Di mana fungsi negara ketika jalan strategis dibiarkan hancur di depan mata? Ironisnya, kondisi mengenaskan ini berada tak jauh dari Kantor Camat Ketungau Hilir simbol pemerintahan yang seharusnya menghadirkan solusi, bukan sekadar formalitas administratif.

Pantauan di lapangan memperlihatkan kendaraan harus bertaruh keselamatan. 

Truk pengangkut logistik terjebak, roda berputar sia-sia di lumpur tebal. Pengendara roda dua pun tak jarang terjatuh. 

Saat hujan turun, jalan ini praktis berubah menjadi jalur ekstrem, bukan lagi akses publik yang layak.

Warga Ketungau Hilir tak lagi sekadar mengeluh mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah.

“Kami ini tiap hari lewat sini. Kalau hujan, jangan harap bisa cepat sampai. 

Kadang harus dorong kendaraan. Ini jalan provinsi, tapi rasanya seperti tidak pernah diurus,” ujar seorang warga.

Keluhan ini bukan cerita baru. Bertahun-tahun masyarakat di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah hingga Ketungau Hulu menyuarakan hal yang sama. 

Namun respons pemerintah terkesan stagnan janji perbaikan datang dan pergi tanpa realisasi yang jelas.

Lebih tajam lagi, warga menyoroti ketimpangan antara kewajiban membayar pajak dengan minimnya pelayanan yang diterima.

“Kami bayar pajak, beli BBM juga kena pajak. Tapi jalan seperti ini, manfaatnya di mana? Kami merasa seperti dianaktirikan,” tambahnya.

Ruas jalan ini bukan sekadar akses desa. Ia merupakan jalur strategis distribusi barang dan mobilitas ekonomi menuju wilayah perbatasan. 

Ketika jalan ini rusak, dampaknya berantai: harga kebutuhan pokok melonjak, aktivitas ekonomi tersendat, dan isolasi wilayah semakin nyata.

Pertanyaannya kini bukan lagi kapan diperbaiki, tetapi ada apa di balik pembiaran ini? Apakah wilayah perhuluan hanya menjadi komoditas politik saat pemilu, lalu ditinggalkan tanpa tanggung jawab?

Kritik publik kian menguat: lemahnya pengawasan, minimnya transparansi anggaran, dan dugaan salah prioritas pembangunan menjadi sorotan. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tak bisa lagi berlindung di balik alasan klasik.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang rusak bukan hanya jalan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kini, warga Ketungau menunggu bukan janji, melainkan bukti. 

Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar infrastruktur melainkan urat nadi kehidupan yang terlalu lama diabaikan. ( Tim Redaksi )

Bagikan Artikel ini