Solar Subsidi Nelayan Dirampas Oknum Aparat Mantan Ketua Umum KMKS Pertanyakan Sikap Wakil Rakyat

Sambas, Kalimantanpost.online.-

Keresahan nelayan kembali mencuat setelah beredarnya dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan melaut. Peristiwa ini memicu perhatian publik setelah sejumlah nelayan mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi, sementara di lapangan justru terjadi tindakan penyimpangan distribusi solar subsidi yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Solar subsidi merupakan salah satu penopang utama aktivitas nelayan kecil. Tanpa ketersediaan bahan bakar tersebut, aktivitas melaut menjadi terhambat, pendapatan menurun, dan berdampak langsung pada ekonomi keluarga nelayan. Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Muhammad Rifa’ie, S.T., selaku mantan aktivis dan Ketua Umum Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas periode 2020 - 2022 yang turut menyuarakan persoalan ini menyampaikan keprihatinannya. Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan distribusi solar subsidi serta minimnya keberpihakan terhadap nelayan kecil.

“Jika benar solar subsidi yang menjadi hak nelayan justru dirampas oleh oknum aparat, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” ujarnya dalam aksi penyampaian aspirasi.

Ia juga mempertanyakan peran wakil rakyat yang dinilai belum terlihat tegas dalam mengawal persoalan ini.

“Dimanakah peran wakil rakyat? Mereka dipilih untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama yang paling lemah. Nelayan hari ini membutuhkan pembelaan nyata, bukan sekadar janji,” tambahnya.

Masyarakat berharap adanya investigasi menyeluruh dari pihak berwenang untuk mengungkap fakta sebenarnya di lapangan. Transparansi dan penegakan hukum yang adil menjadi tuntutan utama agar kepercayaan publik terhadap aparat dan lembaga negara tidak semakin tergerus.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi subsidi harus dilakukan secara ketat dan akuntabel. Sebab, ketika hak masyarakat kecil terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi, tetapi juga kepercayaan terhadap negara dalam melindungi warganya.

Editor: Lisa

Bagikan Artikel ini