Pengurus DPW PKB Kalbar Masa Bakti 2026-2031 Resmi Dikukuhkan, H. Irsan Targetkan PKB Rebut Kursi di Daerah Tanpa Perwakilan

Pontianak, Kalimantanpost.online.-
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melaksanakan pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kalimantan Barat untuk masa bakti 2026-2031 pada Jumat, 13 Februari 2026 di Pontianak Kalimantan Barat.

Kegiatan pengukuhan dilaksanakan oleh Ketua DPP PKB Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif, Hj. Chusnunia Chalim yang mewakili Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Kegiatan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai partai politik di Kalbar.

Ketua DPW Kalbar kembali dipimpin oleh Mulyadi Tawik, S.E., M.E., dan H. Irsan, S.Ag., M.H., sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB Kalbar.
Dalam keterangannya, H. Irsan menegaskan pentingnya kerja kolektif untuk meningkatkan perolehan kursi PKB di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat, terutama di daerah yang saat ini masih “zero kursi”.
“Daerah yang masih belum memiliki kursi akan kita dorong agar minimal memperoleh satu kursi. Bahkan daerah yang sudah ada kursinya, kita upayakan bertambah,” tegasnya.

H. Irsan juga menyoroti persoalan ketimpangan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum adil bagi Kalimantan Barat, meski provinsi ini kaya sumber daya alam seperti: Bauksit, Kelapa sawit (terbesar kedua setelah Riau) dan Sumber daya tambang lainnya.

Menurutnya, Kalbar belum merasakan dampak maksimal dari kekayaan tersebut karena persoalan infrastruktur dan regulasi pusat. Seperti, belum optimalnya fungsi Pelindo dalam mengembangkan pelabuhan ekspor di Kalbar. Saat ini, ekspor masih banyak bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Dumai, sehingga daerah tidak memperoleh manfaat maksimal. Pentingnya optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional guna mendorong ekspor langsung dari Kalbar.

“Kita punya kekayaan, termasuk 30% ketersediaan nasional bauksit ada di Kalbar. Tapi kita belum merasakan keadilan bagi hasil yang seharusnya kembali ke daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, H. Irsan berharap kader PKB yang duduk di DPRD dapat:
Memperjuangkan regulasi yang lebih adil
Mendorong pemerataan dana bagi hasil
Memastikan daerah penghasil tambang mendapatkan kompensasi layak.

Ia menilai peran partai sangat penting dalam menjaga keharmonisan politik pasca Pemilu dan Pilkada, agar perbedaan pilihan politik tidak berlarut-larut menjadi konflik sosial.

H. Irsan juga menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB sebelumnya, forum bukan memilih langsung Ketua DPW, melainkan menjaring calon yang kemudian direkomendasikan kepada DPP.

Disebutkan terdapat enam nama calon Ketua DPW yang dibawa dalam forum tersebut, dan DPC diberi ruang untuk merekomendasikan sesuai mekanisme organisasi. (Lisa) 

Bagikan Artikel ini