Usai Sertijab, Kejati Kalbar Dinilai Belum Tunjukkan Gebrakan Tangani Kasus Korupsi Mandek
publik mulai mempertanyakan langkah nyata institusi penegak hukum tersebut dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang diduga mandek.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan ialah dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sapi, kambing, dan babi di Dinas Pertanian Kabupaten Melawi tahun anggaran 2022.
Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan masyarakat ke Kejati Kalbar dan bahkan tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2022 yang menyebut adanya indikasi kerugian negara dari kegiatan pengadaan hewan ternak tersebut.
Namun hingga kini, belum ada perkembangan berarti atau langkah tegas dari pihak Kejati Kalbar dalam menindaklanjutinya.
Berdasarkan informasi, laporan dugaan korupsi itu telah masuk sejak tahun lalu dan sempat diproses pada masa kepemimpinan Kajati sebelumnya. Namun setelah pergantian pimpinan, penanganannya terkesan berhenti tanpa kejelasan.
Publik kini menaruh harapan besar kepada Kajati Kalbar yang baru untuk menuntaskan kasus tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang transparan.
Karena masyarakat menilai penegakan hukum yang tidak berlanjut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
Sejumlah aktivis antikorupsi dan pengamat hukum di Kalbar menegaskan bahwa Kejati Kalbar perlu segera melakukan langkah konkret seperti memanggil kembali pihak-pihak terkait, memperdalam hasil audit BPK, serta menuntaskan berkas perkara yang sudah lama tertunda.
Dengan momentum pergantian pimpinan, diharapkan Kejati Kalbar mampu menunjukkan gebrakan nyata dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan memastikan bahwa kasus-kasus korupsi yang selama ini “membeku” segera menemukan kejelasan hukum. ( Tim Redaksi )
Belum ada Komentar untuk "Usai Sertijab, Kejati Kalbar Dinilai Belum Tunjukkan Gebrakan Tangani Kasus Korupsi Mandek"
Posting Komentar