Komda PMKRI Kalbar Tegas Tolak Transmigrasi dan Desak Gubernur Benahi Bank Kalbar
Endro secara tegas menyatakan penolakan terhadap program transmigrasi yang direncanakan pemerintah di beberapa wilayah Kalbar, seperti Kubu Raya, Sambas, Sanggau, dan Sintang. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan mengabaikan kenyataan di lapangan.
“Masih banyak masalah serius di Kalbar seperti infrastruktur yang buruk, masyarakat lokal yang sulit mendapatkan sertifikat hak milik (SHM), kampung-kampung tanpa listrik, kesenjangan sosial, hingga tingginya angka kemiskinan. Sementara, para transmigran justru dijanjikan fasilitas lengkap, rumah, lahan dua hektare, pelatihan, hingga bantuan hidup satu tahun,” tegasnya.
Endro mengingatkan agar pemerintah pusat tidak membuat kebijakan sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat lokal. Ia menuntut keadilan sosial dan pendekatan yang lebih berpihak kepada warga Kalbar.
Selain itu, Endro juga menyinggung kondisi Bank Kalbar yang dinilai memprihatinkan. Ia menyoroti kebocoran dana miliaran rupiah serta kasus kredit fiktif yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah tersebut.
Ia juga menyoroti lambannya respon Gubernur Kalbar terhadap surat pengunduran diri Direktur Utama Bank Kalbar tertanggal 27 Maret 2025.
“Gubernur harus segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melakukan pembenahan menyeluruh agar Bank Kalbar tetap menjadi simbol kepercayaan dan harapan masyarakat Kalbar,” ujarnya.
Dalam penutup sambutannya, Endro mengucapkan selamat kepada pengurus PMKRI Pontianak yang baru dilantik dan berpesan agar terus menyuarakan keadilan, kemanusiaan, serta keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“PMKRI harus hadir untuk mereka yang tidak didengar. Suara kita adalah suara kaum tertindas,” pungkasnya.
(Tim/Redaksi)
Belum ada Komentar untuk "Komda PMKRI Kalbar Tegas Tolak Transmigrasi dan Desak Gubernur Benahi Bank Kalbar"
Posting Komentar