Ketua LAKI M. Burhanudin Soroti Lambannya Dinas ESDM dan LH Kalbar: “Harusnya Garda Terdepan Berantas PETI!"

Jakarta, Kalimantanpost.online – Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), M. Burhanudin, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo yang menuntut penangkapan inisial AS, sosok yang diduga kuat sebagai pemodal utama tambang emas ilegal (PETI) di Kalimantan Barat.

Dalam keterangannya pada 27 Juni 2025, Burhanudin menyoroti kelambanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kalbar. Ia menilai dua instansi tersebut telah gagal menjalankan peran strategis mereka.

“Seharusnya ESDM dan LH menjadi garda terdepan dalam menertibkan PETI. Ini domain mereka. Tapi kenapa justru seperti tidak ada masalah? Ini bentuk pembiaran yang tak bisa dimaafkan!” tegas Burhanudin.

Menurutnya, kerusakan ekologi yang semakin masif dan maraknya aktivitas PETI merupakan cerminan dari tidak maksimalnya kerja dinas teknis terkait.

“Mereka punya satgas, tapi hanya jadi pajangan. Kalau mereka bekerja serius, PETI tidak akan sekacau ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo digelar dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Massa mendesak Polda Kalbar segera mengungkap jaringan mafia tambang emas ilegal dan menangkap AS, yang diduga sebagai otak dari praktik tersebut.

Aliansi menyebut PETI di Kalbar telah berkembang menjadi jaringan terorganisir dengan perlindungan berlapis dan sistematis.

“AS bukan hanya pelaku, tapi dalang dari industri tambang ilegal ini. Negara dirugikan triliunan rupiah, sementara lingkungan hancur,” ujar salah satu korlap aksi.

Dampak nyata dari aktivitas PETI ini antara lain pencemaran merkuri di Sungai Kapuas, deforestasi masif, dan punahnya satwa endemik Kalimantan. Ironisnya, warga kecil justru kerap dijadikan kambing hitam.

Aksi ini menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk bertindak tegas.

“PETI kini menjelma sebagai shadow economy, dengan dugaan aliran dana ke oknum aparat dan birokrat,” ungkap seorang demonstran.

Aliansi mengajak masyarakat Kalbar untuk terus kritis dan mengawal proses hukum ini.

“PETI bukan hanya merampok sumber daya, tapi menghancurkan masa depan Borneo,” tutup mereka.

(Tim/Redaksi) 

Bagikan Artikel ini