Bank Kalbar di Ujung Jurang Krisis Kepercayaan: Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar Desak Gubernur Lakukan Reformasi Total

Pontianak, Kalimantanpost.online — Reputasi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) tengah berada dalam sorotan tajam. Deretan skandal yang membelit bank milik Pemerintah Provinsi Kalbar—mulai dari kebocoran dana miliaran rupiah hingga kasus kredit fiktif—telah menggoyahkan kepercayaan publik, nasabah, hingga investor.

Merespons kondisi ini, Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat Srilinus Lino mendesak Gubernur Kalbar untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk merombak manajemen dan mengganti Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, yang telah mengajukan surat pengunduran diri pada 27 Maret 2025.

“Tujuan utama Bank Kalbar adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi jika yang muncul ke publik hanya skandal dan kebocoran, bagaimana mungkin bisa mewujudkan hal itu?” tegas Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar dalam pernyataannya, Rabu (10/7).

Menurut Lino, surat pengunduran diri Rokidi adalah bukti nyata bahwa yang bersangkutan tidak mampu mengemban tanggung jawab dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas Bank Kalbar. Apalagi, di bawah kepemimpinannya, publik lebih banyak disuguhkan dengan berita buruk ketimbang capaian kinerja.

“Bukan prestasi yang muncul, tapi justru kebocoran dana nasabah yang berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat dan iklim investasi,” tambahnya.

*Iklim Investasi Terancam, Masyarakat Dirugikan*

Pemuda Dayak Kalbar juga menyoroti dampak jangka panjang yang lebih serius. Menurut mereka, kerusakan citra Bank Kalbar tak hanya akan menurunkan kepercayaan nasabah, tapi juga menciptakan ketidakpastian bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kalimantan Barat.

“Kalau cabang bank saja bisa bocor miliaran, bagaimana dengan pusatnya? Ini menandakan lemahnya sistem pengawasan internal. Bank seperti ini jelas bukan tempat aman bagi investor maupun masyarakat kecil untuk menabung,” kritik Lino.

Bank Kalbar seharusnya menjadi fondasi ekonomi kerakyatan di Kalbar. Sebagai lembaga keuangan daerah, perannya strategis dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, pembangunan desa, hingga proyek strategis daerah. Namun, jika publik justru khawatir uang mereka hilang, maka seluruh fungsi itu menjadi ilusi semata.

*Kinerja Direksi Disorot, Desakan Perombakan Meningkat*

Munculnya surat pengunduran diri Direktur Utama Rokidi hanya memperkuat desakan agar seluruh jajaran direksi dievaluasi secara menyeluruh. Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar menegaskan bahwa reformasi tidak bisa hanya berhenti pada satu nama saja.

“Kami mendesak Gubernur Kalbar tidak hanya menerima pengunduran diri, tapi juga segera menunjuk pemimpin baru yang bersih, profesional, dan punya rekam jejak dalam reformasi sistem keuangan,” ujarnya.

Selain itu, mereka juga mendorong proses seleksi pimpinan Bank Kalbar yang transparan dan akuntabel, tidak berbasis kepentingan politik maupun balas jasa.

*Peran OJK Disorot: Pengawasan Harus Diperkuat*

Dalam krisis ini, Lino juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank Kalbar. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, OJK dinilai perlu segera melakukan audit investigatif dan pengawasan ketat terhadap manajemen serta sistem kontrol internal Bank Kalbar.

“OJK tidak boleh hanya pasif. Ini waktunya mereka turun tangan secara nyata, melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Kepercayaan publik tidak akan pulih tanpa adanya tindakan nyata dari regulator,” tegas Srilinus Lino Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar.

*Krisis Ini Bukan yang Pertama: Cermin dari Bank Daerah Lain*

Kasus Bank Kalbar bukan satu-satunya yang mencoreng wajah bank pembangunan daerah. Sejumlah kasus serupa di berbagai provinsi menunjukkan pola krisis yang serupa, yaitu lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan:

- Bank Banten (2020): Mengalami krisis keuangan akibat kredit bermasalah dan intervensi politik. Akhirnya harus direstrukturisasi total oleh OJK.

- Bank Sumut (2023): Tersandung kasus penggelapan dana dan kredit macet senilai lebih dari Rp300 miliar. Pejabat internal ikut terseret ke proses hukum.

- Bank NTB Syariah (2024): Diperiksa OJK atas dugaan penyalahgunaan dana proyek infrastruktur daerah oleh oknum pejabat bank.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat dari OJK, profesionalisme, dan integritas manajemen, bank daerah sangat rentan menjadi ladang korupsi dan kerugian publik.

*Masyarakat Ingin Bank Kalbar Diselamatkan, Bukan Dibiarkan Runtuh*

Meski keras menyuarakan kritik, Pemuda Dayak Kalbar menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menjatuhkan institusi. Mereka ingin Bank Kalbar dibenahi dan diselamatkan, agar kembali menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat.

“Kami tidak ingin Bank Kalbar runtuh. Tapi justru ingin menyelamatkannya dari kehancuran. Ini bukan hanya soal manajemen bank, tapi juga masa depan ekonomi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

(Tim/Redaksi) 

Bagikan Artikel ini