KMKS Menilai Pemda Gagal Berikan Perlindungan Kepada Anak dan Perempuan di Sambas

Sambas, Kalimantanpost.online.-

Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas kembali menyoroti kasus kekerasan hingga pelecehan terhadap anak dan perempuan di kabupaten Sambas, mirisnya yang menjadi korban bahkan sampai pelaku banyak yang masih di bawah umur. (29/5/2025).

Azwar Abu Bakar selaku kabit Internal KMKS Mengatakan Berdasarkan dari data polres Sambas Tahun 2023 itu ada 72 kasus. Untuk tahun 2024 dari Januari sampai Agustus ada 43 kasus yang sudah ditangani Satreskrim Polres Sambas, belum lagi data yang masuk untuk tahun 2025 awal tahun hingga Mei 2025 sudah banyak kita melihat aksi serupa terjadi, ungkapnya.

Perda No 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan juga tidak memberikan dampak yang signifikan, kami menilai bahwa perda tersebut menjadi dokumen mati tanpa implementasi. 

Azwar juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap anak di bawah umur bukan hanya faktor kelalaian dari orang tua saja, namun Pemda serta Lembaga yang berwenang juga lalai dan harus bertanggungjawab mengenai fenomena ini yang terjadi di Sambas. 

3 Tahun Perda Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seharusnya memberikan dampak yang baik, harapannya seperti itu namun kenyataannya payung hukum yang sudah di bentuk kami melihat tidak dilaksanakan sama sekali. 

Seperti UPTD PPA Sambas sudah di bentuk apakah fasilitas yang diberikan kepada Unit tersebut memadai dari Pemda, ini menjadi pertanyaan kita bersama, ujar Azwar.

Untuk itu kami menilai Pemerintah Daerah gagal dalam memberikan perlindungan, tempat yang nyaman bagi anak dan perempuan di Kab. Sambas. Pemda gagal dalam memberikan hak yang seharusnya menjadi kebijakan dari pemimpin untuk melindungan rakyatnya, UUD 1945 juga menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum, tutupnya.

Editor: Lisa

Bagikan Artikel ini