BUPATI MELAWI Potong TPP Anggarkan Mobil Mewah
Kebijakan pemotongan tunjangan pokok pegawai dengan sebutan efisiensi dan mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil mewah oleh Bupati Melawi disaat APBD sedang mengalami defisit, menjadi sorotan tajam LIBAPAN Kalbar.
"Semuanya itu kebijakan yang kontroversi dan sangat tidak masuk akal. Terkecuali kebalikannya baru betul," tegas Ketua Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia Kalimantan Barat, S Febyan Babaro (29/4).
Ia mengingatkan, seharusnya dalam kondisi demikian, Kepala Daerah tidak menyepelekan Intruksi Pemerintah Pusat yang menekankan efisiensi dan lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat bawah. Jangan aneh-aneh, APBD lagi defisit, berfikirnya kok kebalik, yang fundamental seperti TPP dipangkas alasannya efisiensi anggaran, eh ternyata dananya malah dialokasikan buat beli mobil mewah.
Menurut Febyan, pilar utama suatu daerah akan maju dan berkembang ketika birokrasi pemerintahan yang optimal membuat seluruh pelayanan publik menjadi maksimal. Makanya kesejahteraan aparatur itu prioritas utama.
"Masyarakat bayar pajak untuk menggaji aparatur negara. Mereka ditugaskan memberikan pelayanan publik yang optimal agar birokrasi bisa berjalan baik sehingga menunjang seluruh ekosistem di segala aspek dan lini kehidupan masyarakat. Kok haknya malah dipotong gimana mereka mau maksimal," ujarnya bingung.
LIBAPAN juga mempertanyakan urgensi dan kewajiban pemerintah kabupaten Melawi yang mengeluarkan anggaran untuk keperluan di luar SKPD.
"Informasi yang kami dapat, total alokasi anggaran buat beli mobil dinas sebesar Rp. 7 M. Nah 3 M nya untuk Bupati beli Toyota Land Cruiser, 5 Mobil Pajero Sport dan Fortuner, masing-masing, Ketua DPRD 1 unit, Wakil Ketua DPRD 2 unit, termasuk Kajari 1 unit Pajero Sport dan Ketua Pengadilan 1 unit Fortuner. Lucunya di sini dua kendaraan APH masuk dalam beban Pemda," ungkap Ketua LIBAPAN.
Melihat Kebijakan Bupati Melawi yang menurutnya sudah keluar koridor dan sangat mengkhawatirkan, Febyan siap melaporkan ini ke Pusat guna mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi lagi dikemudian hari.
"Segala temuan akan kami report ke Pemerintah Pusat, biar Bupati tidak se-enaknya mengatur anggaran buat pengeluaran yang kagak jelas. Padahal Presiden sudah sangat tegas memerintahkan agar efisiensi anggaran. Kalau Bupatinya kayak gini, tidak amanah, gimana program presiden mau jalan dan bisa dirasakan masyarakat bawah.
"Kami juga bakal menyurati Bawas Mahkamah Agung supaya menegur Pengadilan Negeri Sintang dan Komisi Kejaksaan hingga Jamwas agar tidak menerima pemberian mobil tersebut dari Bupati yang dibeli menggunakan uang rakyat, mengingat bisa menciptakan suatu yang sifatnya transaksional. Gimana APH dan Lembaga Peradilan mau independen kalau konsepnya begitu," ungkapnya.
LI BAPAN, mewakili kepentingan masyarakat sesuai fungsinya yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai Lembaga Kontrol Sosial, menegaskan bahwa tetap dan terus mengawal segala bentuk kebijakan publik serta mendorong penegakkan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran dan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari praktik Korupsi selaras dengan VISI MISI (ASTACITA) Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. (S Pram)
Editor: Lisa
Belum ada Komentar untuk "BUPATI MELAWI Potong TPP Anggarkan Mobil Mewah"
Posting Komentar