Proyek Akal - akalan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Satker Paralel Perbatasan, PPK Perbatasan 4 Propinsi Kalimantan Barat
Kerena titik pekerjaan di wilayah Nanga Era menuju Batas Kaltim, Perusahaan PT.Lintas Kapuas Persada Masih tahap mengerjakan jalan dan otomatis jika ada kerusakan jalan pasti tanggung jawab PT lintas Kapuas persada untuk melakukan pemeliharaan jalan.
Aneh nya Papan plank proyek yang terletak di simpang Nanga Era sudah tumbang di parit jalan.
Janggal sekali waktu pelaksanaan hampir mencapai setahun yaitu 323 ( tiga ratus dua puluh tiga ) hari kalender dengan Nilai Kontrak RP.2.869.105.000,00.
Anggaran Bersumber dari APBN 2024, tanggal kontrak mulai dari 12 Februari 2024, namun awak media juga tidak ada menemukan aktivitas pekerjaan mulai dari Nanga era sampai ke kampung Sepan yang kerja hanya lah PT.Lintas Kapuas Persada.
Dalam Papan plank proyek Satker Paralel, Perbatasan Nanga Badau - Entikong - Arul - Temajok Propinsi Kalimantan Barat, PPK Perbatasan 4.Propinsi Kalimantan Barat.
Nomor kontak Pekerjaan HK 0203-Bb20.8.4/42/224. nama paket pekerjaan: Pemiliharaan Rutin jalan dan jembatan Nanga Era - Batas Kaltim.
Penyedia Jasa adalah CV. Rustam Alazza Kontruksi dan aneh lagi konsultan supervisi tidak di cantumkan dalam Papan plank proyek.
Script Analisa Yuridis Lembaga TINDAK.
Yayat Darmawi,SE,SH,MH koordinator lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi saat diminta statment yuridisnya oleh media ini pada tanggal 20/4/2024 tekait dengan Indikasi Dugaan Munculnya Proyek pemeliharaan Fiktif disaat kegiatan proyek Utama sedang berlangsung di lokasi yang sama, hal ini perlu untuk diturunkannya kelokasi tim Pengawasan Eksternal agar supaya dapat menjawab terjadinya ketidak jelasan proyek yang seakan tumpang tindih, sebut yayat.
Persoalan hukum akan muncul di proyek yang terkesan terjadinya Pemaksaan Pengeluaran Uang Negara dengan Dalih adanya kegiatan pemeliharaan untuk proyek jalan secara rutin, namun akan menimbulkan anomali ketika ada dua kegiatan proyek dilokasi objek yang sama hanya substansi saja yang berbeda, maka disinilah letak problematikanya dan mesti pengelola kegiatannya di panggil oleh pengawas eksternal baik dari pihak penilai kelayakan tehnisnya maupun dari pihak penilai kelayakan hukumnya untuk dimintai keterangannya karena kalau terjadinya ketidak jelasan di perencanaannya pasti akhir masalahnya akan berdampak merugikan keuangan negara karena dampak perbuatan melawan hukumnya sudah jelas mengarah pada memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum, apalagi sampailah terjadinya kolaborasi secara jahat yang menggunakan kewenangan sebagai alat pemuas nafsunya, kata yayat.
Penulis : Stepanus kalimantanpostonline
Belum ada Komentar untuk "Proyek Akal - akalan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Satker Paralel Perbatasan, PPK Perbatasan 4 Propinsi Kalimantan Barat "
Posting Komentar