Dr. Herman Hofi Menegaskan Jika Tanah Wakaf Disalahgunakan Maka Wajib Masyarakat Lapor APH Ada Unsur Pidana

Pontianak, Kalimantanpost.online.-

Dr. Herman Hofi pengamat kebijakan publik dan pakar hukum angkat bicara soal problem maslah tanah wakaf yang sering disalah gunakan para pelaku oknum yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai alasan tertentu untuk kepentingan duniawi.

Kata Dr. Herman Hofi kepada awak media saat memberikan keterangan Senin 8 April 2024 wib, "Masih sangat banyak jumlah wakaf di Kalbar, cukup banyak baik yang bersifat produktif atau wakaf yang tidak terbengkalai, tidak termanfaatkan dengan baik.

Selain pemerintah, masyarakat juga seharusnya peduli dengan tanah wakaf karena pada dasarnya wakaf, termasuk hak publik sesuai dengan peruntukannya, makanya jika ada oknum desa atau oknum pengurus yayasan menjual atau mengali mengungsikan wakaf maka warga masyarakat memiliki hak legal standing untuk melaporkan oknum oknum  tersebut pada penegak hukum terutama Kepolisian," terang Herman Hofi.

Masih terang Hofi saat ini management perwakafan kita amat memprihatinkan, baik dari sisi pengelolaannya maupun sisi pertangung jawabannya.

Tidak sedikit ditemukan tanah wakaf yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan peruntukannya, namun tidak jarang pula dirubah peruntukannya dan bahkan ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya salah seorang oknum Nadzir atau Takmir.

Ngeri kalau dilihat saat sekarang kondisi demikian harus mendapatkan perhatian kementerian agama dan pemda. dan bahkan perlu pengawasan dari masyarakat.

Masyarakat mempunyai hak mengawasi penggunaan wakaf, agar wakaf betul-betul digunakan sesuai dengan amanah pihak yang mewakafkan.

Jangan sampai wakaf digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluaraga apalagi ada tanah wakaf menjadi ladang bisnis oknum oknum tidak bertanggung jawab.

Kata Hofi, "Dalam pengelolaannya tanah wakaf harus diawasi masyarakat atau publik jangan sampai salah dalam penggunaannya yang dapat dikatagorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang jabatannya, tidak melakukan laporan aset-aset tanah wakaf dan atau pemanfaatan wakaf yang bernilai ekonomis, atau wakaf produktif.

Kalau wakaf di bawah pengelolaan suatu yayasan maka pertanggungjawaban wakaf serta keuangan yang diperoleh dari wakaf Yayasan misalnya lembaga-lembaga yang ada dibawah naungan yayasan harus dapat dipertanggung jawabkan pengalihan aset yayasan dan atau ketidakmampuan mempertanggung jawab aset yayasan termasuk wakaf maka merupakan perbuatan tindak pidana.

Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan management terbuka, "Dalam pengelolaan wakaf dan segala hal terkait dengan wakaf jangan berdalih atas nama agama, namun penggunaannya atau pemanfaatannya untuk kepentingan usaha pribadi dan keluarga. Hal ini jelas menurut hukum Islam, hukumnya haram dan menurut hukum positif perbuatan itu merupakan perbuatan pidana murni," Pungkas Dr Herman Hofi Pakar Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik.

Selain itu jika tanah wakaf yang belum tercatat, hanya wakaf lisan dan perlu diajukan ikrar wakaf tertulis di KUA, dan tercatat pada kementerian agama serta dilakukan sertifikasi tanah wakaf dari BPN. Hal ini untuk menghindari dari terjadinya sengketa tanah wakaf yang dapat dengan mudah dijual atau tukar guling oleh oknum tertentu. Berdasarkan pasal 56 (1) PP. No. 42 tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.

Oleh sebab itu sudah saatnya kementerian agama dan pemda kerjasam untuk terus membenahi tanah wakaf atau wakaf produktif lainnya yang banyak di kelola yayasan.

Momentum ramadhan dan syawal ini waktu yang tepat untuk membenahi pengelolaan wakaf.

Jika management wakaf ini terkelupas dengan baik merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Dr. Herman Hofi Pengamat Kebijakan Publik Dan Pakar Hukum.

Wartawan: Aktivis 98/Jn

Editor: Lisa

Bagikan Artikel ini