Pidato Perdana Ketua Umum PMKRI Pusat Saat pelantikan
Yang saya hormati, Romo Hans Jeharut Pr Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI Pastor Moderator Romo Seyto Wibowo, Dewan Pertimbangan, Anggota Penyatu, Teman-teman OKP Cipayung Plus, Ormas Katolik, Komunitas, teman-teman PMKRI Se-DkiJakarta, Pmkri Bogor, Pmkri Bandung dan juga ada Pmkri Pontianak yang hadir disini, Ketua Presidium Demisioner dan segenap keluarga besar PMKRI se Indonesia dan serta tamu undangan.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah waktu dan kesehatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang yang sangat bersejarah ini: Margasiswa I PMKRI.
Hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Mandataris MPA/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2022-2024.
Hadirin yang saya hormati. Abad ini, dalam tata dunia baru, disebutkan sebagai abad Asia—Asian Century.
Hal ini tidak berarti seluruh negara Asia menjadi makmur dan sejahtera. Abad Asia lebih diartikan sebagai kecenderungan arus modal, investasi, dan perdagangan terkonsentrasi di kawasan Asia, khususnya Asia Timur.
China menjadi penggerak ekonomi lintas kawasan yang membuat arus perputaran ekonomi di sekitar Pasifik menguat. dengan menguatnya ekonomi di kawasan-kawasan yang telah terintegrasi ke zona ekonomi Pasifik.
Dengan tren ekonomi global ini, maka Indonesia harus memiliki kebijakan strategis untuk menjadi kekuatan kawasan.
Posisi dan peran strategis Indonesia harus selalu diperjuangkan melalui ragam jurus ekonomi, politik, dan pertahanan yang terpadu dan terpandu, diarahkan seluruhnya oleh kepentingan nasional jangka panjang.
Karena itu, diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi keamanan harus digencarkan dari satu pusat analisis dan pusat komando.
Ketiganya menjadi komponen penting aksi geopolitik Indonesia, sehingga Asia Timur kelak berubah menjadi kawasan ekonomi-politik dan pertahanan-nya Indonesia superpower.
Absennya geopolitik Indonesia, berarti pembangunan nasional ditentukan dan diarahkan oleh kekuatan geopolitik dunia, dengan risiko yang selalu berulang dan kerentanan menjadi permanen, sebagaimana tercermin dalam ekonomi makro dari periode ke periode pemerintahan, disusul ketidaksanggupan mempengaruhi perdagangan dan investasi global serta tidak cakap terlibat dalam produksi wacana internasional.
Indonesia kemudian dijadikan lahan percobaan model-model pembangunan yang melahirkan dua jenis ketergantungan: modal-teknologi dari luar negeri dan sumber daya alam dari perut bumi.
Keluar dari sejarah ketergantungan di atas, tata dunia multipolar menawarkan peluang perubahan menuju Indonesia superpower.
Inilah yang digaungkan pemerintahan Jokowi pada periode yang ke II, 2019-2024. Jokowi, melalui kabinet Indonesia Maju, menyematkan cita-cita geopolitik yang besar ini: Indonesia sebagai negara superpower 2045.
Pemerintah sudah mempersiapkan Visi Indonesia 2045 tersebut, di mana Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi, peringkat keempat dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Karena itu, tentu tidak ada cara lain menjadi superpower selain membawa kepentingan nasional dalam aksi geopolitik di Indo-Pasifik, Asia, dan dunia.
Hadirin yang saya muliakan, Untuk mencapai visi Indonesia emas 2045, visi Indonesia Emas juga harus sejalan dengan tren dunia saat ini, yaitu berperan serta mengatasi perubahan iklim.
Perkara ini menjadi pokok bahasan yang mempersatukan banyak negara. Dampak perubahan iklim memang tak mengenal batas.
Apa yang terjadi di satu negara akan berdampak kepada negara lainnya. Perubahan iklim adalah crisis sans borders, crisis without borders; krisis yang melampaui batas geografis dan administrasi.
Perjanjian Paris 2015 yang disepakati dalam perhelatan COP 21 menjadi ikrar bagi (mayoritas) negara untuk bersama-sama menjaga suhu Bumi di batas yang telah disepakati.
Kita harus bangga Indonesia menyatakan komitmen seriusnya dalam gerakan ini, melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change, yang kemudian disusul dengan sejumlah komitmen nasional, seperti target penurunan emisi karbon 29 persen pada tahun 2030, peningkatan porsi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, dan target mencapai nol emisi (net zero emission) pada tahun 2060.
Hal ini juga didukung dengan upaya transisi energy yang menjadi issue prioritas dalam presidensi di G-20. Indonesia dapat memanfaatkan G-20 untuk menciptakan kesepakatan global untuk mendorong energy baru dan terbarukan (EBT).
Transisi energy fosil ke EBT menjadi masalah krusial berkaitan perubahan iklim global, penurunan produksi minyak, ketergantungan impor BBM, dan beban subsidi.
Komitmen pemerintah ini tentu sejalan dengan gagasan dan kerja-kerja besar PMKRI untuk menjaga kestabilan iklim dan keseimbangan ekologi ke depan.
Karena itu, komitmen tersebut layak didukung dan diapresiasi, namun Indonesia harus bergerak lebih cepat dan lebih agresif lagi dari komitmen normatif tersebut.
Hadirin yang saya muliakan. Menuju indonesia emas 2045, pilihan pemerintah Jokowi-Ma’aruf Amin untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur juga patut kita apresiasi.
Tentunya keputusan besar ini tidak serta merta datang dari satu pihak saja, tetapi juga menjadi prakarsa dan jawaban dari rumusan masalah bersama tentang Indonesia yang terkesan terlalu jawasentris selama ini.
Ibu Kota Negara Nusantara diharapkan akan jadi milestone pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Optimisme tersebut tentu tidaklah muncul tanpa alasan. Dengan letak geografisnya yang berada tepat di tengah bentang kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, IKN Nusantara memiliki potensi yang besar untuk hadir sebagai kutub pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, pemindahan IKN adalah tonggak politik sekaligus bulldozer perubahan untuk membuat ulang “Negara baru” yang berwajah Indonesia-centris.
Pemidahan IKN dari Jakarta ke Nusantara adalah solusi untuk menembus ketimpangan yang sudah ratusan tahun diciptakan oleh Jakarta sebagai “Negara lama”.
Karena itu, keseriusan pemerintah Jokowi-Ma’aruf dalam mempercepat pembangunan IKN Nusantara adalah hal yang seharusnya didukung.
Tidak ada lagi ruang untuk menolak keputusan pemindahan IKN. Memang jika kita merujuk pada hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terkait persepsi ahli terhadap pembangunan ibu kota negara (6/6/2022), menunjukkan bahwa 58,8 persen ahli tak yakin ibu kota negara berjalan sesuai target pemerintah dan 69,4 persen responden ahli menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tak mampu mendanai program tersebut.
Namun, penilian tersebut bukan sebuah alasan untuk kita menghentikan pembangunan IKN, melainkan sebagai daya ungkit agar pembangunan IKN segera diselesaikan.
Sehingga, apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo bahwa upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan dipusatkan di IKN bisa terjawab.
Rentang waktu dua tahun ke depan, 2022-2024, menjadi waktu yang sangat singkat.
Karena itu, saat ini yang harus maksimal didiskusikan adalah bagaimana memastikan kehadiran IKN Nusantara ini membawa pemerataan ekonomi, pembangunan, dan distribusi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelompok-kelompok mahasiswa seperti PMKRI harus lebih berani mengambil sikap untuk mengisi dan mendaur ulang Indonesia melalui pemindahan IKN ini.
Keterlibatan mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan tercerahkan di dalam masyarakat, tentu sangat penting.
Baik dalam memberikan koreksi maupun stimulus gagasan-gagasan yang trasformatif untuk Indonesia yang lebih Nusantara-centris.
Hadirin yang saya hormati. Indonesia adalah proyek politik persatuan. Bukan proyek sekali jadi, melainkan berkelanjutan.
Karena itu, cita-cita besar mencapai Indonesia emas 2045 menjadi wajar. Untuk mencapai cita-cita tersebut, hal paling penting yang juga dibutuhkan adalah hadirnya pemimpin nasional yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang kuat serta legitimate di mata masyarakat, sehingga mampu membuahkan keputusan-keputusan yang lebih substansial dan fundamental dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas.
Kehadiran pemimpin nasional tersebut tidak terlepas dari kerja kita bersama dalam perhelatan demokrasi elektoral, yakni Pemilu (Pemilihan Umum).
Pemilu merupakan arena masyarakat politik, tempat bagi masyarakat untuk mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara.
Meskipun ada kesan kuat selama ini bahwa pemilu lekat dengan pesta, kompetisi, sensasi, mobilisasi, money politics, praktik perdukunan dan lain-lain, namun, pemilu merupakan jalan politik yang terbaik di antara yang terburuk, yang membuat semarak praktik demokrasi nasional hingga lokal.
Karena itu, pemilu yang melibatkan partisipasi rakyat secara luas dan langsung akan mempunyai kontribusi postif terhadap desentralisasi, otonomi daerah, dan demokrasi lokal. Selain itu, partisipasi jelas akan membuka voice, akses, dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses pemilu.
Kita ketahui bersama, Pemilu dijadwalkan akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Harapan-harapan ideal seperti yang saya sampaikan di atas, bisa diwujudkan bila ditopang oleh sejumlah prakondisi. Pertama, aktor-aktor politik dan partai politik (sebagai mesin politik) yang akuntabel dan berakar pada masyarakat.
Kedua, masyarakat mempunyai budaya politik yang demokratis (toleran, akomodatif, mengakui kekalahan dan menghargai kemenangan dalam kompetisi politik) dan partisipatif.
Ketiga, massa pemilih yang terdidik, well-informed dan rasional-kritis. Keempat, semakin terbukanya ruang publik yang memungkinkan proses kontrak sosial antara kandidat, partai politik, dan konstituen.
Di balik prakondisi itu, ada pula tantangan berisiko yang harus diperhatikan. Pemilu mempunyai potensi memperluas konflik horizontal di antara mobilized mass. Pengalaman selama ini memperlihatkan risiko konflik horizontal tidak bisa terhindarkan.
Konflik bisa terjadi karena adanya persepsi bahwa pemilu merupakan pertarungan zero sum game, lemahnya kultur “orang kalah yang baik”, mencuatnya politisasi identitas (agama, etnis, golongan, dll.) atau lemahnya kapasitas nasional maupun lokal dalam mengelola konflik.
Perihal polarisasi identitas, tampaknya kita harus kembali diingatkan oleh Soekarno, bahwa nasionalisme sejatinya adalah persaudaran ke dalam dan persatuan keluar. Satukan gagasan untuk Indonesia bersatu.
Atau dalam konteks sekarang adalah satukan gagasan untuk Indonesia emas 2045. Di sinilah pentingnya kehadiran PMKRI. PMKRI dengan sumber daya yang ada, akan memastikan Pemilu, sebagai suatu event momental demokrasi, yang akan digelar pada 2024 nanti, bisa berjalan dengan baik melalui kerja kolaboratif dengan berbagai stakeholder, baik lembaga-lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI maupun kelompok-kelompok civil society.
Dengan demikian, pada tataran sistem, demokrasi di negara ini bukan sekadar seperangkat aturan atau prosedur kelembagaan untuk memperebutkan suara rakyat, seperti disentil secara pesimistis oleh Joseph Schumpeter, melainkan The Will of the People, sebagai suatu kehendak rakyat yang terlegitimasi dan dipakai untuk kepentingan serta kebaikan komunal.
PMKRI hari ini untuk dapat berdaya menuju Indonesia Emas 2045 tentu SDM nya harus siap dan berdaya saing. Untuk itu kita fokus pada medistribusikan kader sesuai dengan potensinya masing-masing.
Memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi kader.
Hadirin yang saya hormati Jabatan Ketua Presidum ini telah melalui jalan panjang yang melibatkan begitu banyak individu dan kerja kolektif.
Kepada mereka, saya ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan akhirnya, syukur tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa: kehendak-Mu jadilah!!!
Tangguh dan berdaya.
Sumber : Endro Ronianus
Belum ada Komentar untuk "Pidato Perdana Ketua Umum PMKRI Pusat Saat pelantikan"
Posting Komentar