DPRD Sekadau Minta Pemda Segera Lakukan Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Minyak Goreng Bersubsidi

Sekadau, Kalimantanpost.online – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Handi, S.E., meminta Pemerintah Kabupaten Sekadau segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng bersubsidi yang terjadi di pasaran. Salah satu upaya yang dinilai perlu dilakukan adalah menggelar operasi pasar sekaligus menelusuri penyebab kelangkaan komoditas tersebut.

Menurut Handi, kelangkaan minyak goreng bersubsidi yang merupakan program pemerintah pusat dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Ia menyebut kemungkinan adanya oknum yang melakukan penimbunan maupun berkurangnya produksi minyak goreng karena sebagian bahan baku dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti biodiesel.

"Misalnya ada oknum tertentu yang sengaja melakukan penimbunan, atau produsen mengurangi jumlah produksi minyak goreng dan mengalihkannya menjadi produk lain seperti biodiesel," ujar Handi, Selasa (5/4/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan pemerintah daerah melalui dinas terkait bersama aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam menelusuri penyebab kelangkaan agar persoalan tersebut dapat segera diatasi.

Menurutnya, minyak goreng bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan penjualan di pasar harus diperketat agar penyalurannya tepat sasaran.

Handi juga menekankan bahwa keberhasilan program minyak goreng bersubsidi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak. Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, produsen minyak goreng, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), serta Bulog juga harus menjalankan perannya masing-masing secara optimal.

"Kebijakan minyak goreng bersubsidi merupakan program pemerintah pusat. Karena itu diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen minyak goreng, APRINDO, hingga Bulog agar kebijakan ini berjalan dengan baik," jelasnya.

Ia menilai kebijakan pemerintah dalam menyediakan minyak goreng bersubsidi sudah tepat mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan masih tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Handi berharap program minyak goreng bersubsidi mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sebagai salah satu kebutuhan pokok rumah tangga.

Di sisi lain, ia juga menilai kelangkaan minyak goreng bersubsidi dipengaruhi oleh fenomena panic buying, di mana masyarakat membeli dalam jumlah besar meskipun pembelian telah dibatasi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pasokan minyak goreng bersubsidi tetap tersedia di pasaran. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap dapat mengaksesnya dan beban pengeluaran rumah tangga dapat berkurang.

Penulis : Stephanus

Editor : Tim Redaksi

Bagikan Artikel ini